PELAKSANAAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PERKARA NOMOR 22/P3K/II/2012 DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS DI BPSK KOTA PADANG)

ALENDI, PRAMULIN (2013) PELAKSANAAN PUTUSAN BPSK TERHADAP PERKARA NOMOR 22/P3K/II/2012 DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS DI BPSK KOTA PADANG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1066.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (343kB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat perkembangan ekonomi dewasa ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan dari pemerintah memberikan subsidi perumahan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah dengan kemudahan yang diberikan.yaitu perumahan sederhana melalui kredit dengan suku bunga yang rendah serta angsuran dalam jangka panjang.Tetapi dalam perkembangannya pembelian rumah secara kredit dapat menimbulkan masalah ketika konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melunasi cicilan kredit kepada bank tetapi bank tidak dapat memberikan sertifikatkepada mereka sehingga menimbulkan ketidakpastian kapankah sertifikat mereka akan diberikan. Dalam masalah tersebut dapat kita lihat dalam kasus antara ridwan dengan Bank Tabungan Negara.Dan Ridwan membawa kasusnya ke BPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mendapatkan haknya sebagai konsumen yang baik. Permasalahan yang penulis bahas adalah bagaimana pelaksanaan putusan BPSK terhadap perkara nomor 22/P3K/II/2012di Kota Padang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan apakah kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan BPSK tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1.pelaksanaan putusan oleh BPSK terhadap perkara nomor 22/P3K/II/2012 sudah tepat jika dikaitkan dengan dengan UUPK yang mengatur hak konsumen dan menuntut BTN mengermbalikan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- dan pada akhirnya pelaksanaan putusn oleh BPSK tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan oleh BTN dan menunggu putusan selanjutnya untuk dapat dilkasanakan 2. Kendala yang menyebakan tidak terlaksananya putusan pada perkara nomor 22P3K/II/2012 adalah BTN tidak taat hukun, eksekusi Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan dan adanya upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item