PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE

Randy, Kurniawan (2020) PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I ok.pdf - Published Version Download (560kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Kesimpulan) BAB IV-converted.pdf - Published Version Download (32kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) RANDY FULL TESIS PDF KOMPRE OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melimpahkan pengesahan badan hukum koperasi kepada sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham), berdampak terhadap kepastian hukum Notaris, dalam menjalankan tugas dan jabatanya selaku Notaris pembuat akta koperasi (NPAK). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses pengesahan badan hukum koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi melalui layanan sistem online? Dan akibat hukum tidak didaftarkannya akta koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Proses pengesahan badan hukum Koperasi melaui SISMINBHKOP ke sistem SABH oleh Notaris mengalami kendala pada praktek dilapangannya, dimana Koperasi yang terdaftar dalam sistem SISMINBHKOP diminta untuk dirubah kepada sistem SABH dalam hal pengajuan pinjaman dana oleh Koperasi kepada pihak ketiga yaitu perbankan. Aturan hukum mengenai proses Pengesahan Badan Hukum koperasi dalam pembuatan, perubahan dan pengesahannya, oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi hendaknya disusun kembali, sehingga lebih memudahkan Notaris dalam melaksanakan tugas selaku pejabat umum pembuat Koperasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga diharapkan, khususnya kepada para pelaku Koperasi terhadap masih berlakunya Akta Koperasi yang disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem SISMINBHKOP, tanpa di lakukan pengesahan kembali pada sistem SABH dibawah Kemenkumham, diharapkan dapat membuka wawasan para pelaku koperasi dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan seluk beluk koperasi seperti perbankan sebagai penyedia dana dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam koperasi.

Actions (login required)

View Item