DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAMKEKUASAAN KEHAKIMAN

YENDRINA, YENDRINA (2013) DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAMKEKUASAAN KEHAKIMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 849.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (413kB)

Abstract

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat bahwa perdebatan tentang hak menguji bukanlah masalah baru dalam republik ini. Terlihat dari adanya usulan dari Muhammad Yamin dalam sidang Badan Pekerja Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menghendaki agar dalam Undang-Undang Dasar dibentuk dan dicantumkannya ketentuan bahwa Mahkamah Agung (MA) berhak menetapkan, bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.1 Moh. Yamin mengusulkan agar terdapat sebuah mekanisme pengujian keabsahan isi undang-undang terhadap konstitusi, adat, dan syariah oleh lembaga tertinggi kehakiman. Moh. Yamin mengemukakan mengenai lembaga tersebut sebagai berikut: “Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membandingkan undang-undang, maka balai Agung inilah yang memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariah, dan Undang-Undang Dasar”.

Actions (login required)

View Item