KEWENANGAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

HABSARI, ZAKIA (2013) KEWENANGAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI FULL) 914.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (441kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat) bagi seluruh aspek kehidupan1. Elemen-elemen esensial negara hukum (rechtsstaat) yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup adanya jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai konstitusional atau constitusinal state, yaitu negara yang dibatasi konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah constitusinal democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.2

Actions (login required)

View Item