PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK (ILLEGAL TAPPING) OLEH POLRES MUSI BANYUASIN

INDRA, INDRA (2014) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK (ILLEGAL TAPPING) OLEH POLRES MUSI BANYUASIN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201408221052nd_skripsi indra 1010113123.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalahNegaraHukum (Pasal 1 ayat (3) IJUD 1945). Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum yang transparaq konsisten, konsekuen serta menyeluruh. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak. Faktanya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak yang digolongkan kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatw dalam Pasal 363 KUHP sangat jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya intensitas kejadian pencurian minyak di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin. Maraknya pencurian minyak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu l) Bagaimanakah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian minya( 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Ini dikaji dengan teori penegakan hukum pidana dari aspek aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam penegakan huh.rm terhadap tindak pidana pencurian minyak oleh Polres Kabupaten Musi Banyuasin melalui 2 upaya, yaitu upaya mandiri dan upaya terpadu. Upaya mandin dilakukan dalam 2 tindakan, pertama tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan patroli secara rutin ke tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian minyak. Kedua tindakan represif, yaitu melakukan penyelidikarL penyidikaaq upaya paksa serta melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Sedangkan upaya terpadu dilakukan dengan membentuk OPS Illegal Tapping yaitu tim gabungan yang dibentuk khusus untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak Kendala yang dihadapi Polres Kabupaten Musi Banyuasin adalah rendahnya sumber daya manusia polisi, minimnya dana operasional, sering bocornya informasi dalam melakukan penindakan, serta rendahnya pengetahuan hukum dan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu diharapkan adanya dukungan dan perhatian khusus dari aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat dan daerah serta instansi-instansi terkait lainnya. Sehinnga kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak dapat diatasi dan berimplikasi kepada pemberantasan illegal npping.

Actions (login required)

View Item