PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI PEKANBARU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Suherdiansyah, Suherdiansyah (2020) PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI PEKANBARU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (433kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH) TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum merupakan salah satu urusan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk dari penyediaan fasilitas umum adalah penyediaan fasilitas terminal angkutan, yang pengelolaanya ditujukan untuk Pemerintahan Daerah. Setelah berlakunya UU Pemda No 23 Tahun 2014 maka pengelolaan terminal angkutan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dalam proses pelaksanaan peralihannya terdapat tiga peralihan yaitu Aset, Pegawai, dan Retribusi. Untuk melihat kewenangan serta pelaksanaan peralihan dari UU Pemda ini maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bagaimana Implikasi dari perubahan pelaksanaan Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam pengelolaan terminal tersebut, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian, diperoleh bahwa Peralihan Pengelolaan terminal dilakukan melalui proses hibah dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Dirjen Perhubungan Darat. Terdapat dua aset yang berpindah, yang salah satu aset harus mendapat persetujuan DPRD, objek dari aset terminal berupa gedung bangunan, jalan jaringan irigasi dan, peralatan mesin, pengelolaan terminal dilakukan oleh BPTD yang harusnya Pemerintah Pusat menggunakan asas tugas pembantuan kepada Dishub Provinsi. Implikasi terhadap peralihan pengelolaan terminal ini diantaranya: segala aset yang ada di dalam terminal menurut Perjanjian antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjadi milik Kementerian Perhubungan, kemudian retribusi dari terminal tersebut ditiadakan dengan tujuan agar armada bus akan berdatangan ke terminal. peralihan terminal menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru dari retribusi berkurang, Selanjutnya semua pegawai terminal yang tadinya adalah pegawai Pemerintah Daerah kemudian menjadi Pegawai Kementerian Perhubungan melalui rekomendasi dari Kepala BKN Provinsi, serta Tenaga Honorer menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melalui alur penerimaan pegawai di Kementerian Perhubungan.

Actions (login required)

View Item