Regy, Alvionita (2020) KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
Bab 1.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membutuhkan tambahan pegawai, dan hal tersebut tidak terpenuhi karena adanya larangan pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga jenis lainnya dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjawab persoalan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengangkat Tenaga Harian Lepas dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dengan berlakunya UU ASN mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas sebagaimana dalam Pasal 6 UU ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sehingga secara otomatis kedudukan tenaga harian lepas hilang. Sementara berdasarkan UU Ketenagakerjaan kedudukan tenaga harian lepas sama dengan pekerja/buruh. Dalam hal ini ada perbedaan antara tenaga harian lepas dan pekerja/buruh, sebagaimana yang dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan tersebut pekerja/buruh bekerja pada pengusaha sedangkan tenaga harian lepas bekerja pada instansi pemerintah yang membutuhkan bukan pengusaha. 2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas yang berdasarkan perjanjian kontrak kerja tidak sesuai dengan UU ASN, seperti tidak mendapatkan fasilitas jaminan hari tua, tunjangan dan promosi sebagaimana layaknya ASN.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Khairani, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 23 Jan 2020 15:08 |
Last Modified: | 23 Jan 2020 15:08 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/55921 |
Actions (login required)
View Item |