PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT

Chairunisa, Chairunisa (2015) PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508181234th_tugas akhir ok.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Latar Belakang Salah satu faktor yang berperan dalam menentukan pemerintahan yang baik adalah peranan pemerintah daerah dalam mendirikan layanan dan melanjutkan tujuan-tujuan pembangunan negara yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimanakah kinerja mereka setelah adanya penerapan desentralisasi tersebut dengan tidak adanya pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara akurat. Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, dan sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi pemerintah serta organissasi-organisasi nasional maupun internasional telah dilakukan, namun tidak ada perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang diterapkan ditingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat oleh warga negara untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah dengan praktik-praktik terbaik dikabupaten lainnya. Masalah yang ada dalam pemerintahan dan daya saing mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Terjadinya fenomena pergantian pemerintah yang secara substansi mengundang perdebatan dan untuk menghindari terulangnya permerintahan yang kurang baik yang pernah ada, maka kebutuhan metode pengkuruan kinerja pemerintah yang lebih objektif, terukur, transparan dan 2 disepakati semua pihak meruapakan hal yang tidakterhindarkan jika kita ingin mepraktekan kehidupan yang lebih baik. Sebagai mana yang tertera dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) peelu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraam Pemerintah Daerah. Dengan harapan pelaksanaan evaluasi kinerja daerah di masa mendatang. Sementara prameter-prameter yang digunakan dalam pengukuran mengacu pada berbagai teori dan pradigma yang sedang berkembang. Kinerja Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting untuk melihat apakah hasil kerja yang telah direncanakan tersebut sesuai dengan perencanaan kerja, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul “Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat ”. Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir

Actions (login required)

View Item