TINDAKAN SOSIAL IBU RUMAH TANGGA DALAM PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI Studi Kasus Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan xx Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang

DOLI, ELONA (2016) TINDAKAN SOSIAL IBU RUMAH TANGGA DALAM PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI Studi Kasus Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan xx Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2062.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (681kB)

Abstract

Sebagai Negara berkembang Indonesia saat ini sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang dengan harapan cita-cita negara yang tercantum dalam GBHN yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spritual (GBHN,1987,230). Dan salah satu metode yang dipergunakan untuk mengukur kondisi pembangunan manusia adalah menggunakan indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development index (HDI). IPM adalah pengukuran perbandingan indikator harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup1 . Setiap tahun sejak 1990, laporan Pembangunan manusia (Human Development Report) telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang mengartikan defenisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Indeks ini memberikan sudut yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan2 . Dari Negara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations Development Programme), Indonesia masih berada pada urutan diatas 100. Sebelumnya pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704). Angka IPM Indonesia Pada tahun 2006 mengalami kemajuan dengan mencapai 0.729 dan berada diurutan 108. Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus menerus naik (0.658 pada 1995, 0.723 pada 2005, dan 0.729 pada 2006). Pada tahun 2007 angka IPM Indonesia semakit meningkat dengan pencapaian 0.734. Akan tetapi, pencapaian tersebut masih tertinggal dibanding pencapaian negara – negara tetangga seperti Filipina (0.751), Thailand (0.783) dan Singapura yang mampu mencapai 0.944. Sudah bisa dipastikan bahwa negara-negara yang mempunyai capaian IPM tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi3 . Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pada dasarnya HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara, yang dinilai dari Kesehatan diurutan pertama, Pendidikan diurutan kedua dan Ekonomi diurutan ketiga. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi satu dengan yang lainnya, dapat dimengerti bahwa tanpa kesehatan yang baik pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik dan tanpa kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik atau prima ekonomi kita kelak hanya merupakan “ekonomi kaki lima”. Namun sebaliknya pula tanpa ekonomi yang kuat kesehatan dan pendidikan keluarga atau masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik pula. Yang jelas di sini bahwa HDI merupakan “cermin dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa”. HDI merupakan tolak ukur dari masyarakat madani, yaitu suatu tatanan masyarakat moderen (masyarakat yang dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya), masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan sosialnya) dan masyarakat yang beragama. Di dalam kurun waktu 50 tahun belakangan ini batasan tentang hak manusia di dalam kesehatan telah berkembang (termasuk tentang hak-hak anak, hak-hak perempuan dan pemuda), hak untuk mendapat makanan dan lingkungan sehat, hak untuk mendapat air bersih dan hak untuk mendapat standar yang layak dalam kesehatan fisik dan jiwa (termasuk hak kesehatan, reproduksi dan kesehatan seksual). Di dalam lima tahun belakangan ini artikel dalam hal deklarasi dan nomenklatur dari hak asasi manusia pun menjadi lebih kompleks karena harus berhadapan dengan hal-hal seperti pemanfaatan anak-anak dalam peperangan, masalah pekerja anak, kondisi kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perdagangan (bisnis) dalam kesehatan. Dengan wacana di atas jelas bahwa “kesehatan” merupakan dan harus dapat menjadi salah satu tolak ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tak bisa kita pungkiri pergantian tampuk pemerintahan belum memberikan nuansa baru dalam pembangunan kesehatan. Bisa dikatakan kesehatan belum menjadi isu utama dalam strategi pembangunan di Indonesia padahal kita sadari betul bahwa kesehatan juga merupakan faktor penentu dalam pembangunan suatu bangsa.

Actions (login required)

View Item