PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL NASIONAL

ALEX, SANDER SUBRATA (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2049.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (488kB)

Abstract

Indonesia sendiri hampir saja dikenakan sanksi embargo melalui sidang ke 41 Standing Committee CITES terhadap ekspor satwa liar dari Indonesia karena maraknya kasus penyeludupan satwa liar dari Indonesia dan CITES menganggap Indonesia tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan konservasi. Namun sanksi embargo ini dapat diatasi dengan dikeluarkannya PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar oleh pemerintah Indonesia dimana CITES menyatakan bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ketentuan CITES. Selain itu terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lain, diantaranya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawatan Jenis Tumbuhan dan Satwa , Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, dan Kepmen Kehutanan dan perkebunan No.104/KPTS-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

Actions (login required)

View Item