KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

FIRDAUS, NAZIF (2019) KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) COVER N ABSTRAK.pdf - Published Version Download (431kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) draft Tesis bab I PDF.pdf - Published Version Download (529kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir Penutup) draft Tesis bab penutup.pdf - Published Version Download (137kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Final.pdf - Published Version Download (370kB) | Preview
	Text (full text) PUSTAKA FULL BARU.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI (Nazif Firdaus, 1720112048, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 137 halaman, 2019) ABSTRAK Setiap tahun anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat jumlahnya. Saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh anak sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini dilaksanakan melalui pengupayaan diversi. Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang SPPA merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam rangka mengusahakan pelaksanaan diversi yang lebih baik, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya jusrtu membuat ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengupayaan diversi terhadap anak. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terdapat 2 perkara tindak pidana narkotika anak. Salah satu perkara diselesaikan melalui upaya diversi, sedangkan terhadap perkara yang lain tidak ada pertimbangan untuk pengupayaan diversi. permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika? 2) bagaimanakah pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Penerbitan Perma Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsilidasi dengan pengak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak. 2. Pertimbangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengupayaan diversi terhadap anak hanya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan tidak mempunyai pedoman lain. Sedangkan pertimbangan hakim didasarkan kepada keyakinan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak, hakim menilai peranan anak dalam tindak pidana yang dia lakukan. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan Mahkamah Agung perlu berkonsilidasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membuat peraturan bersama berkaitan dengan diversi tersebut mengingat dan menimbang berlakunya secara optimal sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Diversi, Tindak Pidana Narkotika.

Actions (login required)

View Item