PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK

NURWANIM, NURWANIM (2008) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview

Text (TESIS) 2008_06206046_S2SKRIP1639.pdf - Published Version Download (25MB) | Preview

Abstract

Salah satu tujuan pokok kembali ke sistem pemerintahan nagari adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan lahirnya berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah terendah telah memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian maka pemerintah nagari perlu untuk memberdayakan masyarakat agar tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan dari tahun ketahun meningkat. Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis proses pemberdayaan masyarakat nagari, (2) mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari, dan (3) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat. lokasi penelitian adalah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi dan penyebaran angket. Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive yang terdiri dari wah nagari, ketua BMN, kasi pembangunan, dan tokoh masyarakat; sedangkan responden untuk pengisian angket ditentukan sebanyak 36 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan Nagari Paninggahan setelah otonomi daerah dan sislim Pemerintahan Nagari, dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu : tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintahan Nagari telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Murcsbang Nagari) dan telah memiliki dokumen perencanaan atau program kerja, pemerintah nagari juga telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selain itu nagari juga telah membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPB Nagari). Tahap pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Paninggahan, baik melalui DAUN, dana PPK, dan PAN. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sistem partisipatif dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh nagari, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pada tahap pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN). Proses pengawasan masih bersifat terbatas dimana masyarakat biasa dan kelompok masyarakat lainnya dalam hal ini tidak memiliki peran untuk ikut mengawasi secara langsung Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari Paninggahan tergolong baik. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pemerintahan nagari meliputi sumbangan finansial, material, pemikiran dan tenaga. Sumbangan finansial yang diberikan oleh masyarakat Paninggahan cukup besar yakni tahun 2007 jumlahnya mencapai Rp. 22.950.000,-baik melalui swadaya masyarakat maupun melalui sumbangan pihak ketiga. Partisipasi dalam bentuk sumbangan material juga diberikan oleh masyarakat bersifat spontanitas, misalnnya material berupa batu atau kerikil, batu bata, kayu dan juga material lainnya. Sementara itu sumbangan dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang paling dominan diantara bentuk partisipasi lainnya. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberdayaan pemerintahan nagari di Paninggahan antara lain adalah : (1) hambatan pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem sentralistik sehingga mereka cenderung pasif dan hanya menunggu program dari pemerintah saja, (2) hambatan sistem politik yang menyebabkan masyarakat terkotak-kotak atau terpecah-peeah sehingga masyarakat kurang sepenuhnya mendukung program pemerintah yang sedang memimpin. Kepada pemerintah nagari disarankan agar melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, terutama pada tahap pengawasan, sehingga kegiatan pembangunan dapat terkontrol dengan baik. Pemerintah Nagari juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang telah dirmuskan dapat terealisasi dengan baik, guna tercapainya Pembangunan Nagari. Disamping itu masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nagari, karena pembangunan nagari pada dasarnya adalah oleh masyarakat dan hasilnyapun untuk masyarakat yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item