PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Weja Perdana, Aditya (2010) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text 2010_05140203_04skripm302.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Salah satu tindak pidana yang menjadi masalah terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang {money laundering), pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas dalam masyarakat. Tindak pidana ini semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak diatasi dan dicari solusinya maka akan membahayakan bangsa dan negara. Sebagai kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana yang luar biasa {extra ordinary crime), upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang haruslah menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan bagaimanakah kriteria hakim dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang dipergunakan penulis adalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisisnya dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi perundang-undangan dan mengkaji asas hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Kriteria hakim dalam menetapkan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang mesti memenuhi unsur-unsur yang diatur undang-undang, menentukan apakah telah teijadi tindak pidana pencucian uang oleh hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan menganalis pelaksanaan penerapan hukum yang memiliki landasan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.

Actions (login required)

View Item