PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PEMANFAATAN TANAH PUSAKO DI NAGARI SUNGAI DURIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ade Mai, Charly (2019) PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PEMANFAATAN TANAH PUSAKO DI NAGARI SUNGAI DURIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (235kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (463kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman yaitu melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap , dan kepercayaan antara pemilik tanah dan penggarap. Berdasarkan Undang-undang perjanjian bagi hasil yang berlaku di Indonesia bahwa bentuk perjanjian bagi hasil harus dalam bentuk tertulis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?, 2) Bagaimana hak-hak dan kewajiban si penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?, dan 3) Bagaimana keabsahn perjanjian bagi hasil tanah yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?. Adapun teori yang digunakan yaitu teori perjanjian, teori keadilan, teori kepastian hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta penelitian kepustakaan. Data penelitian yang dikumpulkan melalui studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) bentuk perjanjian yang dilakukan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman yaitu dalam bentuk lisan karena perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat di Nagari tersebut. 2) hak pemilik tanah adalah menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah kepada si penggarap, dan hak penggarap adalah Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai kesepakatan oleh para pihak, sedangkan kewajiban penggarap adalah Menyerahkan kembali tanah yang digarapnya dengan baik kepada pemilik tanah tersebut. 3) perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Kabupaten Padang Pariaman tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi sifat hukum adat yaitu konkret dan tidak memenuhi Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang terdapat didalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, perjanjian bagi hasil yang dilakukan harus dalam bentuk tertulis dan harus ada dua saksi diantara kedua belah pihak. Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Perjanjian lisan, Hak Atas Tanah

Actions (login required)

View Item