PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dewi, Marisa Tri Putri (2019) PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (715kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (246kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakngi karena kurangnya pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mengawasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketentuan pennaman modal dan perizinan, serta fasilitas yang telah diberikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah di Kota Padang Panjang. 2) Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: 1) Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Daerah di Kota Padang Panjang menggunakan cara pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang tidak menggunakan cara pengawasan secara langsung, karena DPMPTSP Kota Padang Panjang sudah merasa cukup melakukan pengawasan melalui pengawasan secara tidak langsung. 2) Tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal adalah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan sebelumnya diterbitkan. Kata Kunci : Investasi, Pengawasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Actions (login required)

View Item