ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

RAHMA, TIKA ASFIANA (2015) ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508062146th_tugas akhir-rahmatika asfiana.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (956kB)

Abstract

LATAR BELAKANG Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu.Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat.Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya.Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya ssendiri.Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber PAD yaitu berupa pajak daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan adanya pajak daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan hasil PAD dan perekonomian daerah untuk pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, biaya pelaksanaan otonomi Kota Padang sebagian besar (84,43%) berasal pemerintah pusat dan provinsi, yakni bersumber dari dana perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi) dan lain-lain pendapatan yang sah (bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah, bantuan dana penyeimbang, bantuan lainnya dan bantuan hibah). Perolehan angka yang relatif kecil semakin memperkuat kondisi belum terwujudnya kontribusi PAD termasuk pajak daerah terhadap pendapatan daerah guna menjalani otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah. Dengan melakukan kuliah kerja praktek atau magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapatkan di perkuliahan dan menuangkannya ke dalam bentuk laporan magang atau tugas akhir dengan judul : “Analisa Penerimaan Pajak Daerah Kota PadangPada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset”

Actions (login required)

View Item