KEWENANGANMAJELIS KEHORMATAN HAKIMDALAMPELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM OLEH HAKIMAGUNG ACHMAD YAMANI)

LUSY, LIANY (2013) KEWENANGANMAJELIS KEHORMATAN HAKIMDALAMPELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM OLEH HAKIMAGUNG ACHMAD YAMANI). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 977.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (432kB)

Abstract

Dalam aliran hukum positifisme, Hart menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hukum.13 Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan seperti halnya dengan kasus ini yang awalnya berasal dari dugaan pemalsuan putusan vonis hukuman 15 tahun menjadi 12 tahun penjara yang termasuk salah satu ranah dalam perkara tindak pidana. Kemudian dibawa ke persidangan Majelis Kehormatan Hakim dan pada akhir putusan ditetapkanlah usaha pemalsuan putusan oleh Achmad Yamani ini termasuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari perbuatan pidana dengan memalsukan putusan dokumen negara tersebut disimpulkan bahwasannya hakim Agung Achmad Yamani melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam point tidak jujur, tidak disiplin dan tidak profesional. Dalam kasus yang terdapat unsur pidananya ini, terdapat hubungan antara perbuatan tindak pidana dengan pelanggaran kode etik yang selama ini banyak yang menilai bahwasannya norma etik dengan norma hukum terpisah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul: “KewenanganMajelis Kehormatan HakimDalam Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim ( Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Hakim Agung Achmad Yamani )”.

Actions (login required)

View Item