PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN TELUR PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KOTA PADANG (Studi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat)

Nadia Nanda, Putri (2026) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN TELUR PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KOTA PADANG (Studi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (418kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi masih marak terjadi di Kota Padang meskipun telah diatur larangan dan sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan telur penyu di wilayah hukum Polda Sumatera Barat serta mengkaji faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Kedua, Apakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi lapangan, wawancara, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan data penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Meskipun Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) secara tegas melarang perdagangan telur penyu, praktik tersebut masih berlangsung secara terbuka di kawasan Pantai Padang. Penindakan aparat umumnya hanya sampai pada penyitaan tanpa dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan, yang tercermin dari tidak adanya putusan pengadilan sejak tahun 2016. Hambatan penegakan hukum meliputi aspek hukum, keterbatasan aparat dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum, koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Telur Penyu, Satwa Liar Dilindungi

Actions (login required)

View Item