Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tambang Pasir, Batu, dan Kerikil Ilegal di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Tambang Sirtukil di Lubuk Alung)

Verry, Violla Anisha (2026) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tambang Pasir, Batu, dan Kerikil Ilegal di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Tambang Sirtukil di Lubuk Alung). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan pertambangan masih dilakukan secara masif di Daerah Aliran Sungai Batang Anai di Lubuk Alung meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan beserta sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir, batu, dan kerikil di daerah aliran sungai di Nagari Lubuk Alung, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung? Kedua, Bagaimana kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan sirtukil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung tidak terlaksana. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap data dan dokumentasi perizinan pertambangan yang belum terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan percampuran antara kegiatan pertambangan legal dan ilegal. Meskipun regulasi di bidang pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan sumber daya air telah tersedia, implementasinya di lapangan masih diwarnai berbagai pelanggaran, yang ditandai dengan kegiatan pertambangan tanpa izin serta kegiatan pertambangan berizin yang dilakukan di luar koordinat dan komoditas yang tercantum dalam izin. Kendala dalam penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, adanya dugaan praktik backing, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat.

Actions (login required)

View Item