PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG TIDAK SESUAI STANDAR MUTU DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

Siti Clarissa, Nasution (2026) PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG TIDAK SESUAI STANDAR MUTU DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstralk) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis yang ketersediaan dan kualitasnya wajib dijamin oleh negara karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktik perdagangan, masih ditemukan penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu, yaitu BBM yang dicampur dengan zat lain sehingga tidak memenuhi standar mutu pemerintah, tetapi tetap diperdagangkan kepada konsumen seolah-olah merupakan BBM yang layak digunakan. Praktik tersebut merugikan konsumen karena dapat menimbulkan kerusakan kendaraan, ancaman keselamatan, dan kerugian ekonomi, serta menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan, khususnya pada tingkat penjualan eceran. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu ditinjau dari aturan terkait perdagangan serta bagaimana hambatan dan solusi terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu yang tidak memenuhi standarisasi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan PT. Pertamina Patra Niaga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, penjual BBM eceran, konsumen yang mengalami kerugian, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena masih lebih banyak bertumpu pada instrumen Undang-Undang Migas. Hambatan yang ditemukan meliputi sulitnya pembuktian laboratorium, belum tersedianya laboratorium terakreditasi di Sumatera Barat, keterbatasan kewenangan Dinas ESDM, lemahnya pengawasan BBM eceran, dan rendahnya kesadaran konsumen. Solusi yang diperlukan adalah penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan fasilitas uji BBM, optimalisasi pengawasan perdagangan, edukasi masyarakat, dan penegasan tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen. Kata Kunci: Penegakan Hukum, BBM Yang tidak sesuai standar mutu, Undang-Undang Perdagangan.

Actions (login required)

View Item