PENERTIBAN TERHADAP PENAMPUNGAN BATUBARA (STOCKPILE) UNTUK PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG

Dwika Arjunda, Rahnov (2026) PENERTIBAN TERHADAP PENAMPUNGAN BATUBARA (STOCKPILE) UNTUK PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover dan Abstrak(8).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I(8).pdf - Published Version Download (17MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV(3).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka(17).pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Tesis Full) Full Tesis RDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (66MB)

Abstract

Meskipun Kota Padang tidak memiliki wilayah pertambangan batubara, namun tetap merasakan efek buruk dari keberadaan usaha pertambangan. Salah satu jenis usaha pertambangan yang ada ada di Kota Padang adalah berupa Stockpile batubara. Kehadiran Stockpile tersebut menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat disekitarnya terutama masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung. Masyarakat disekitar Stockpile mengeluh karena aktivitas Stockpile tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat setempat. Paparan batubara berpotensi menyebabkan penyakit pernafasan. Tingkat konsentrasi yang tinggi terjadi terutama di antara pekerja industri batubara, baik di lokasi pertambangan maupun di tempat penumpukan (Stockpile), dan juga di kalangan masyarakat sekitar. Ini disebabkan oleh sifat debu yang berukuran kecil, yang mudah tersebar di udara dan dapat dengan mudah terhirup, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Aduan tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan kegiatan etrsebut tidak memilki izin yang jelas dan kegiatan usaha tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dilapangan terutama terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena dokumen yang dipersyaratkan dirasa tidak sesuai dengan kegiatan dilapangan. Untuk menjawab persoalan yang demikian perlu dirumuskan kedalam tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemberian izin tenpat penampungan batu bara (Stockpile) yang berada di Kota Padang?. Kedua, tindakan pemerintah dalam penertiban terhadap tempat penampungan batubara (Stockpile) tanpa izin di Kota Padang?. Ketiga, Bagaimana penegakan hukum dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penampungan batubara (Stockpile) di Kota Padang?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses perizinan stockpile di Kota Padang saat ini menggunakan KBLI 52101. KBLI 52101 merupakan KBLI pergudangan dan penyimpanan sehingga PB UMKU yang harus dipunya oleh pelaku usaha stockpile adalah Tanda Daftar Gudang. Pelaksanaan perizinan masih mengalami berbagai kendala terutama terdapat ketidaksesuaian antara KBLI yang dipilih oleh pelaku usaha dengan jebis usaha yang dijalankan. Tindakan pemerintah jika terjadi pencemaran lingkungan hidup adalah dengan melakukan Penyegelan atau penghentian kegiatan produksi sementara sebagai salah satu bentuk sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atas ditemukannya pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas stockpile. Penegakan hukum terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan akibat kegiatan stockpile dapat dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Kota Padang tidak pernah melakukan penegakkan hukum pidana lingkungan dikarenakan masih terbatasnya alat bukti yang bisa diajukan kepengadilan. Kata Kunci : Stockpile, Penanggulangan Pencemaran, Perizinan, Penegakkan Hukum Lingkungan i

Actions (login required)

View Item