PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Faridha, Hamdatul (2026) PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Bab I Pendahluan) Bab I.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan memenuhi kebutuhan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pengadaan PPPK harus berpedoman berdasarkan prinsip legalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan hukum berupa belum optimalnya penerapan prinsip transparansi pada beberapa tahapan proses seleksi yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan seleksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengadaan PPPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat serta mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan peraturan-undangan dan teori Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan PPPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan, yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pengumuman seleksi, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil, hingga perekrutan. Namun demikian, penerapan prinsip transparansi dalam proses seleksi masih belum optimal, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi pada beberapa tahapan seleksi, transmisi informasi kepada peserta, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme seleksi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan pengadaan PPPK yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kata Kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Kepegawaian Daerah, Transparansi, Pengadaan ASN, Good Governance.

Actions (login required)

View Item