Adrians, Fiqih (2026) PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI BUKIT BUAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN. S1 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover & Abstrak)
01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 1)
02. BAB I.pdf - Published Version Download (285kB) |
|
|
Text (BAB IV)
03. BAB IV.pdf - Published Version Download (219kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB) |
|
|
Text (Skripsi Fulltext)
05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pelayanan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan pemerintah adalah bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat undang undang dasar negara republik Indonesia dalam Alinea ke-4 yang mengharuskan negara untuk dapat menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dalam hal kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaannya bantuan sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial. Setiap wilayah negara Indonesia termasuk Nagari Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat nya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui berbagai macam tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Pertama bagaimana peran pemerintah nagari bukit buai tapan dalam penyaluran bantuan sosial di Bukit Buai Tapan? Kedua, bagaimana tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Bukit Buai Tapan? Metode penelitian yang diggunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan memiliki peran yang strategis dalam distribusi bantuan sosial, mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi, fasilitasi penyaluran, hingga pengawasan. Meskipun pelaksanaan distribusi bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala administratif, komunikasi, dan keterbatasan anggaran, upaya yang dilakukan melalui penguatan koordinasi, transparansi, serta pendampingan kepada masyarakat mampu meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi potensi konflik sosial, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial di tingkat Nagari.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | Darnis S.H, M.H ; Hendria Fithrina S.H, M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah Nagari; Bantuan Sosial; DTSEN |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | S1 Hukum Hukum |
| Date Deposited: | 29 Aug 2026 10:48 |
| Last Modified: | 29 Aug 2026 10:48 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/535100 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric