PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 5/PID.B/2026/PN WNO

Cica Ayu, Pernanda Sari (2026) PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 5/PID.B/2026/PN WNO. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (871kB)

Abstract

ABSTRAK Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam, sehingga memerlukan perlindungan hukum komprehensif, termasuk pemulihan materiil melalui hak restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta membedah penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) serta data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan hakim, jaksa penuntut umum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan hak restitusi dalam UU LPSK berfokus pada mekanisme permohonan dan penilaian komponen ganti kerugian, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat aspek eksekusional melalui integrasi sistem sita eksekusi aset terdakwa demi menjamin hak korban. Kedua, penerapan restitusi dalam Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno telah mengabulkan hak restitusi bagi anak korban sebesar Rp46.764.000,00. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para penegak hukum, pelaksanaan eksekusi putusan tersebut di lapangan masih menemui hambatan besar. Kendala utama meliputi keterbatasan melakukan penelusuran kepemilikan aset nyata milik terpidana serta kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani hukuman kurungan pengganti (subsider) dari pada membayar nominal tersebut, sehingga pemulihan materiil bagi anak korban belum dapat terealisasi secara optimal. Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban Pencabulan, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU LPSK, Putusan PN Wonosari.

Actions (login required)

View Item