Penjatuhan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Sumatera Barat: Studi di Pengadilan Negeri Padang

Istiazah, Siti (2026) Penjatuhan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Sumatera Barat: Studi di Pengadilan Negeri Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (602kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Bab IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (Skripsi Full text) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dilindungi dari pencemaran dan perusakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur berbagai larangan dan ancaman pidana, termasuk pidana denda dengan nominal yang relatif besar. Namun dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sering kali tidak sebanding dengan ancaman maksimum yang diatur dalam UUPPLH. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang; dan (2) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi dokumen terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang periode 2021-2025 serta wawancara dengan hakim. Dari 28 perkara yang ditemukan, penulis memilih 10 putusan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena hakim dituntut memahami aspek teknis dan ilmiah objek perkara, sehingga keterangan ahli memegang peran sentral dalam menjelaskan unsur-unsur di luar pengetahuan umum hakim. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, antara lain terpenuhinya unsur tindak pidana, tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kemampuan ekonomi terdakwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa pidana denda yang dijatuhkan umumnya masih berada jauh di bawah ancaman maksimum UUPPLH dan dalam beberapa perkara terdakwa lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti (subsider) daripada membayar denda.

Actions (login required)

View Item