KEDUDUKAN PERADILAN ADAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Ikhsan, Fadillah (2019) KEDUDUKAN PERADILAN ADAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover-converted.pdf - Published Version Download (76kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1-converted.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV-converted.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-converted.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview
	Text (skripsi full text) IKHSAN FADILLAH-dikonversi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peradilan Adat adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebabkan timbulnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dimana terdapat pengaturan mengenai Peradilan Adat yang berbeda dari Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat pengaturan yang lebih signifikan mengenai Peradilan Adat. Sehingga memungkinkan keberadaan Peradilan Adat terkhusus di Sumatera Barat cukup jelas. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain : Bagaimana Kedudukan peradilan adat berdasarkan Perda Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Implementasi dari putusan peradilan adat dalam perkara di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data pendukung yaitu data sekunder melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan dari Peradilan Adat yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, belum diatur secara rinci mengenai peradilan adat oleh Peraturan Daerah sebelumnya, namun setelah lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sudah diatur secara rinci mengenai peradilan adat Serta implementasi dari putusan peradilan adat memiliki berbagai macam dilema dalam pelaksanaan putusan tersebut, ada yang mematuhi dan ada juga yang tidak mematuhi dari putusan peradilan adat tersebut.

Actions (login required)

View Item