IMPLIKASI HUKUM PERDAGANGAN BUNGA ANGGREK LANGKA TERHADAPUPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI YANG DI LINDUNGI MENURUTCONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGRED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973 DI INDONESIA

RIVANEIL, NAJLA (2026) IMPLIKASI HUKUM PERDAGANGAN BUNGA ANGGREK LANGKA TERHADAPUPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI YANG DI LINDUNGI MENURUTCONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGRED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973 DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (706kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan bunga anggrek langka merupakan aktivitas perdagangan flora yang bernilai ekonomi tinggi, namun berpotensi mengancam kelestarian keanekaragaman hayati apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan. Secara normatif, perdagangan spesies flora langka diatur dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Tahun 1973 yang mengharuskan adanya perizinan, legal acquisition, dan Non-Detriment Finding (NDF) untuk memastikan bahwa perdagangan tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies. Sebagai negara pihak CITES, Indonesia mengatur perlindungan dan perdagangan spesies langka melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perdagangan ilegal. Dan pengambilan anggrek dari habitat alaminya,hal ini di karenakan adanya disharmonisasi antara ketentuan CITES dan hukum nasional, serta belum optimalnya penerapan mekanisme Non-Detriment Finding (NDF). oleh karna itu peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan yaitu pertama adanya masalah bagaimana antara ketentuan CITES dan hukum nasional Indonesia terkait perlindungan dan perdagangan anggrek langka. kedua bagaimana implikasi perdagangan bunga anggrek langka terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Dari Hasil penelitian, peneliti mengidentifikasi bahwa, pertama pengaturan perdagangan bunga anggrek langka diatur dalam Article II dan Article IV Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Tahun 1973 serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menemukan adanya disharmonisasi antara ketentuan Article IV CITES Tahun 1973 dengan pengaturan hukum nasional terkait penerapan mekanisme Non-Detriment Finding (NDF) dalam sistem perizinan perdagangan spesie. Kedua menunjukkan bahwa perdagangan bunga anggrek langka memiliki implikasi yang signifikan terhadap konservasi keanekaragaman hayati karena eksploitasi dan pengambilan spesies dari habitat alaminya dapat menyebabkan penurunan populasi, kerusakan habitat, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan risiko kepunahan spesies tertentu, dapat di lihat dari aspek ekologis,ekonomi,hukum dan sosial.

Actions (login required)

View Item