PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 1/Pdt.G/2025/PN Pdp)

Umi, Anggraini (2026) PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 1/Pdt.G/2025/PN Pdp). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melalui jalur litigasi kerap dipahami hanya sebagai proses pembuktian ada atau tidaknya wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan pokok perkara dapat terhenti akibat tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima meskipun seluruh eksepsi tergugat ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ditempuh melalui gugatan wanprestasi PT Astra Sedaya Finance Cabang Bukittinggi terhadap debitur, yang berlanjut pada mediasi gagal, putusan sela yang menyatakan pengadilan berwenang mengadili, hingga pemeriksaan pokok perkara. Meskipun keempat eksepsi tergugat ditolak, hakim menemukan sendiri cacat formil berupa error in persona, karena gugatan diajukan oleh kantor cabang, bukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas yang diwakili Direksi sesuai Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa menyentuh substansi wanprestasi. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan asas tertib beracara secara konsisten, dengan merujuk pada Pasal 162 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2895 K/Pdt/1995. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian kedudukan hukum para pihak (legal standing) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlepas dari kuat lemahnya dalil materiil yang diajukan. Kata kunci: wanprestasi, pembiayaan konsumen, legal standing, error in persona, penyelesaian sengketa

Actions (login required)

View Item