PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

turifda, Kamilaturrifda (2026) PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (654kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (41kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengembalian kerugian (asset recovery) merupakan salah satu tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilaksanakan melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan aset, dan perampasan aset. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berwenang menjalankan peran tersebut agar kerugian negara dapat dipulihkan. Dalam praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara belum sepenuhnya optimal karena menghadapi berbagai kendala. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang? (2) Apakah kendala yang dihadapi penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? (3) Apakah upaya yang dilakukan penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang narasumbernya merupakan pihak dari Kejaksaan Negeri Padang dan narapidana korupsi. Penelitian ini difokuskan pada 3 kasus dari 3 tahun terakhir yaitu kasus tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan kerugian negara mencapai Rp3.129.885.162 yang mana kerugian yang berhasil dipulihkan berjumlah Rp1.449.955.500. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara berjalan optimal pada tahun 2023 karena kesediaan terpidana membayar secara sukarela. Berbeda dengan tahun 2024 yang melakukan pembayaran secara sukarela pada tahap penyidikan, namun tidak dapat membayar kewajiban yang telah ditetapkan pada putusan pengadilan yang telah inkracht. Sedangkan pada tahun 2025 pembayaran kerugian hanya dapat dilakukan sebagian, untuk memaksimalkan pemulihan tahun 2024 dan 2025 dilakukannya penyitaan dan perampasan, namun tidak dapat menutupi kewajiban yang telah dijatuhkan. Adapun yang menjadi kendala tidak optimalnya pelaksanaan pengembalian tersebut meliputi penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, sulitnya pelacakan aset, dan perlawanan hukum dari pelaku. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Padang melakukan penelusuran dan pelacakan aset melalui pendekatan follow the money dengan bekerja sama dengan para ahli serta menempuh upaya hukum demi kelanjutan penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item