Pembangunan Politik di Sumatera Barat: Analisis Masalah Pembangunan di Kota Bukittinggi

Sandi, Suci Mutiara (2026) Pembangunan Politik di Sumatera Barat: Analisis Masalah Pembangunan di Kota Bukittinggi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (724kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (674kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan politik mengandung makna yang sangat luas; yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan pemerintah atau negara dalam mengubah kondisi politik tertentu menuju ke suatu tatanan yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan politik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh dalam suatu negara. Di Kota Bukittinggi terdapat fenomena dimana penolakan dan isu lainnya terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Isu tersebut menimbulkan dilema,dimana pemerintah dalam upayanya terus melakukan inovasi pembangunan untuk menggerakkan roda ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upaya tersebut menimbulkan resistensi dan isu lainnya yang muncul dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka pembangunan politik Huntington yang telah mengidentifikasi dan mengkategorikan ciri dasar pembangunan politik, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokratisasi, dan mobilisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pembangunan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi memunculkan masalah pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat ciri dasar pembangunan politik oleh Huntington, atau elemen institusional yang menjadi penanda pembangunan politik telah ada di Kota Bukittinggi, namun masih memiliki kelemahan atau belum berjalan secara optimal. Keberadaannya hadir secara formal, seperti adanya dokumen perencanaan atau RPJMD, pelaksanaan hearing, penyediaan wadah partisipasi bagi masyarakat, namun pelaksanaan fungsinya tidak terlaksana secara substantif. Hal tersebut sehingga memunculkan penolakan atas rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item