Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Non ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Qalbi.H, Raiha, Natu (2026) Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Non ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi raiha natu qalbi .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah tenaga Non ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang mencapai 1.548 orang, sementara kejelasan status kepegawaian mereka masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Kebijakan penataan Non ASN yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi seluruh tenaga honorer melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan ini untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Teori ini mencakup empat variabel yang dianalisis, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan tenaga kerja Non ASN di Kota Bukittinggi secara umum telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Pada variabel komunikasi dan struktur birokrasi, mekanisme formal sudah berjalan namun belum menjangkau substansi yang dibutuhkan kelompok sasaran. Pada variabel sumber daya, jumlah staf dan ketersediaan kuota formasi masih terbatas. Pada variabel disposisi, komitmen kelembagaan sudah baik namun belum didukung insentif yang memadai bagi pelaksana. Meskipun demikian, per tahun 2026 seluruh tenaga Non ASN yang mendaftar telah berhasil diangkat melalui skema PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.

Actions (login required)

View Item