PENGAWASAN PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN AGAM

MU’AWIYA, ALTY (2026) PENGAWASAN PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN AGAM. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hak Guna Usaha merupakan instrumen hukum agraria yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPA. Penelitian ini mengkaji: (1) pemanfaatan HGU untuk perkebunan di Kabupaten Agam; (2) pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan; dan (3) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, PT Inang Sari, dan PT Mutiara Agam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Mutiara Agam memanfaatkan HGU sesuai peruntukan dengan tingkat pemanfaatan sekitar 6.600 dari 8.625 hektare, sedangkan PT Inang Sari melakukan alih komoditas dari kakao ke kelapa sawit tanpa izin resmi sejak 1998 serta hanya memanfaatkan sekitar 453 dari 1.494,25 hektare lahan, melanggar Pasal 6 UUPA, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 27 huruf b PP Nomor 18 Tahun 2021. Pengawasan dilaksanakan melalui laporan rutin dan kunjungan lapangan, namun belum efektif karena tidak terjadwal, tidak terdokumentasi secara tertulis, dan minim koordinasi antarinstansi. Sanksi yang diterapkan hanya berupa pemblokiran administratif atas proses perpanjangan HGU, tanpa ada pencabutan hak maupun teguran tertulis resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan penegakan hukum bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada komponen struktur dan budaya hukum dalam sistem pengelolaan HGU perkebunan di Kabupaten Agam.

Actions (login required)

View Item