PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (StudiKasusPutusanNomor : 73/Pid.Sus./2018/PN.Pmn.)

WIDYA, SAUMIA (2019) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (StudiKasusPutusanNomor : 73/Pid.Sus./2018/PN.Pmn.). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (557kB)
	Text (BAB 4 Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (531kB)
	Text COVER dan ABSTRAK .pdf Download (219kB)
	Text (skripsi full text) SKRIPSI FULL WIDYA SAUMIA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (844kB)

Abstract

PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARANOBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2018/PN.Pmn) Widya Saumia. 1510112104.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 71 halaman. Tahun 2019. ABSTRAK Kejahatan dibidang farmasi yang banyak terjadi adalah banyaknya obat tradisional yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Pengadilan Negeri Pariaman terhadap perkara Putusan nomor: 73/Pid.Sus/2018/Pn.Pmn. (2) Bagaimanakah pembuktian di dalam persidangan terhadap perkara tindak pidana peredaran obat tradisonal dengan putusan nomor: 73/Pid.Sus/2018/PN.Pmn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini menurut analisa penulis bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdaran obat tradisional tanpa izin edar berdasarkan putusan 73/Pid.Sus/2018/PN.Pmn, hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mengedepankan aspek yuridis dari pada aspek non yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan jaksa yang mana jaksa hanya menuntut 9 bulan penjara. Sedangkan pada pada Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maksimal penjara dari kasus peredaran obat tradisional tanpa izin edar ialah 15 Tahun Penjara. Jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan lebih mengedepankan hal-hal yang meringankan para terdakwa ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.Hukuman 7 bulan penjara tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa izin edar. Serta akibat dari peredaran obat tradisional tanpa izin edar ini dapat membahayakan kesehatan para masyarakat selaku konsumen dari obat tersebut. Seharusnya jaksa dalam memberikan tuntutan dapat lebih berat lagi, agar hakim bisa menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat terhadap para terdakwa. Dan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan juga harus lebih mengedepankan dasar pertimbangan yang bersifat non yuridis yang termuat di dalamnya dampak daripada perbutaan terdakwa, latar belakang terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Agar tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap diri terdakwa. Sedangkan dalam pembuktian terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa izin edar telah terpenuhinya unsur -unsur yang ada di dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1)Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item