PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi : Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat)

SINTIA, PUTRI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi : Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (990kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat yang berkaitan dengan sumber daya genetik tumbuhan meliputi varietas padi lokal, kopi arabika, dan tanaman obat rentan terhadap praktik biopiracy akibat belum optimalnya sistem perlindungan hukum yang ada. Persoalan mendasar yang diidentifikasi adalah ketidaksinkronan paradigma antara pengakuan kedaulatan negara atas sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 Pasal 3 dan 15, dengan pengakuan hak komunal masyarakat hukum adat minangkabau yang tertuang dalam CBD Pasal 8(j), Protokol Nagoya 2010, UNDRIP 2007, dan Konvensi ILO No. 169; serta tumpang tindih pada tingkat nasional antara pendekatan individual Undang-Undang Paten dengan pendekatan komunal Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan rumusan masalah: (1) pengaturan kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tumbuhan dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional; serta (2) bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif bagi masyarakat hukum adat Minangkabau beserta kendala efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sinkronisasi antara rezim kedaulatan negara dan rezim hak komunal, serta antara pendekatan individual UU Paten dan pendekatan komunal PP 56/2022, yang berimplikasi pada lemahnya mekanisme access and benefit sharing (ABS). Perlindungan preventif melalui inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal, serta perlindungan represif melalui mekanisme keberatan dan pembatalan paten, belum berjalan efektif akibat tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan rendahnya kapasitas hukum masyarakat hukum adat minangkabau dalam mengakses sistem hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan mekanisme ABS yang operasional bagi masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item