PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BUKITTINGGI

Jannah, Miftahul (2026) PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BUKITTINGGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (592kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih ada di dalam kandungan. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tetapi juga dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga dan orang-orang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan mengeluarkan Undang – Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana peran UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, (2) Apa saja hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian, penulis akan menganalisis bagaimana peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa (1) hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam pemenuhan hak tersebut, UPTD PPA Kota Bukittinggi berperan melalui layanan penerimaan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penyediaan penampungan sementara, mediasi pada permasalahan tertentu, serta pendampingan korban dalam aspek psikologis, hukum, dan pemulihan. (2) dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.

Actions (login required)

View Item