Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

Vabelino, Bastian (2026) Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Kawasan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (121kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan dari barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum, kendala, serta upaya penanganannya dalam perkara penadahan kendaraan bermotor yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) di Polres Merangin Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, bersumber dari wawancara dengan penyidik Satreskrim Poles Merangin serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan formal sering mengalami jalan buntu akibat benturan budaya. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus menyimpang menjadi mediasi transaksional bawah tangan berupa pelegalan uang tebusanyang mendegradasi esensi Keadilan Restoratif Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan sistemik dari lima faktor Soerjono Soekanto, meliputi kekakuan asas fiksi hukum, keterbatasan taktis aparat, ketiadaan SOP razia perimeter, perlawanan sosiologis, hingga kawasan adat yang menjadi zona kebal hukum bagi jaringan kendaraan gelap. Sebagai upaya penanganan, dirumuskan SOP taktis untuk memilah subjek perkara: pendekatan persuasif bagi warga adat yang murni korban penipuan luar, serta tindakan represif tanpa kompromi lewat razia dan penyekatan jika terbukti ada niat jahat (mens rea) berupa willful blindness, pemalsuan dokumen, atau pemerasan. Kesimpulannya, inefektivitas proses hukum akibat kelumpuhan taktis dan mediasi bawah tangan menuntut ketegasan hukum formal yang dibarengi pendekatan sosial-budaya demi menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Actions (login required)

View Item