PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN : Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023

Santayana, Zillan Zolilah (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN : Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover and Abstract) 01. Cover dan abstrak.pdf - Accepted Version Download (836kB)
	Text (Bab I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Bab IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan extraordinary crimes yang tiada habisnya di Indonesia, salah satunya kasus korupsi di Sumatera Barat perihal proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang terletak di Tol Padang-Sicincin. Dari 13 (ketigabelas) orang terdakwa, 3 (tiga) diantaranya adalah PNS BPN yang berperan dalam penerbitan dan mengumumkan daftar nominatif yang menjadi pintu masuk untuk proses pencairan ganti kerugian kepada masyarakat hingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 27 Miliar. Pada tingkat pertama dijatuhkan putusan bebas namun berganti menjadi putusan pemidanaan setelah permohonan kasasi penuntut umum dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak mengangkat dua permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah pembuktian pada tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023; 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin pada putusan No. 9/Pid.SusTPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang memuat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen serta wawancara. Adapun wawancara dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum yakni Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pariaman, Kejaksaan Negeri Padang dan Kejaksaan Tinggi Sumbar; Advokat di Kantor Hukum Legality; Akademisi dalam kepakaran hukum pidana dan hukum agraria di Universitas Andalas; Pejabat teknis yakni Pegawai Badan Pertanahan Nasional di Kanwil BPN Sumbar. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1) Pembuktian dilakukan dalam dua putusan yakni putusan bebas pada tingkat pertama yang dilakukan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai pembuktian dari alat bukti serta putusan pemidanaan pada tingkat kasasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai Mahkamah Agung dapat memeriksa di tingkat kasasi atas tiga alasan pemeriksaan; 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pemidanaan disebabkan oleh pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis berupa pertimbangan atas fakta yang didapatkan pada persidangan dan penilaian atas unsur dalam dakwaan sedangkan pertimbangan non-yuridis tentang alasan memberatkan dan meringankan para terdakwa. Berdasarkan penelitian ini diberikan saran kepada aparat penegak hukum, pemerintah, pegawai Badan Pertanahan Negara serta masyarakat baik dalam hal pembuktian di persidangan serta pertimbangan dari adanya putusan yang mampu menjadi upaya preventif dari tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item