Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Uthama, Mhd. Ridho (2026) Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (619kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (674kB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama pada Batang Sinamar dan Jorong Belubus telah menarik perhatian masyarakat karena telah mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, harapan masyarakat dalam upaya penindakan dan pengawasan terhadap tambang ilegal tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kondisi tersebut. Hal ini membuat perhatian masyarakat terhadap pengawasan kepada perusahaan tambang berizin menjadi lebih besar. Terutama setelah adanya perubahan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah bentuk pengawasan yang dilakukan ini lebih terkonsentrasi di pemerintahan pusat menjadikan Menteri ESDM dan inspektur tambang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Namun, melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022 membuat peran pemerintah daerah dan Dinas ESDM juga menjadi vital melalui pendelegasian oleh menteri terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam. Selain itu, tahapan dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan dalam mengetahui bagaimana seluruh pihak yang ada bekerja sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga pelaksanaan dari pengawasan bisa dilakukan dengan baik.Tidak hanya pengawasan, tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait juga sama pentingnya karena dengan adanya tindakan ini akan membantu perusahaan tambang yang ada untuk mengantisipasi terhadap sanksi administrasi yang ada. Tidak hanya itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan tambang juga sebagai penanda apakah perusahan tambang yang ada telah melakukan kebijakan yang ada dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota?, dan 2. Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil temuan pengawasan oleh inspektur tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota?. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota., dan 2. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil temuan pengawasan oleh inspektur tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Actions (login required)

View Item