Perbandingan Pengaturan Dan Mekanisme Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Online (Scamming) Oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Dan National Scam Response Centre (NSRC) Malaysia

Alianda, Cansela (2026) Perbandingan Pengaturan Dan Mekanisme Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Online (Scamming) Oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Dan National Scam Response Centre (NSRC) Malaysia. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (619kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (Bab IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka .pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penipuan online (scamming) menjadi salah satu isu penting di zaman modern karena merupakan salah satu kejahatan siber yang terus berkembang seiring waktu karena perubahan pada cara atau modus operandi yang dilakukan dan media yang digunakan. Meningkatnya kasus penipuan online lintas batas antara Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari keterhubungan erat kedua negara secara geografis maupun kultural, di mana kedekatan geografis mempermudah mobilitas transaksi keuangan lintas negara, sementara kesamaan bahasa dan latar belakang budaya serumpun memungkinkan pelaku penipuan mengeksploitasi korban di kedua negara tanpa hambatan komunikasi yang berarti. Meskipun karakteristik masyarakat dan pola korban di kedua negara relatif serupa, sistem hukum yang mengatur penanganannya justru berkembang secara berbeda, dengan Indonesia menganut sistem civil law yang menempatkan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagai nilai utama, sedangkan Malaysia menganut sistem common law yang lebih condong pada judicial pragmatism. Perbedaan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk mengkaji kepentingan (interest) apa yang mendasari masing-masing negara dalam membentuk sistem hukumnya, tercermin dari perbedaan dasar kelembagaan, kewenangan, dan kecepatan respons antara Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan National Scam Response Centre (NSRC) Malaysia. Untuk itu peneliti mengemukakan beberapa masalah, yakni: 1) Bagaimana pengaturan dan struktur kelembagaan oleh IASC dan NSRC? 2) Bagaimana perbandingan efektivitas mekanisme penegakan hukum antara keduanya, terkhusus dalam hal pembekuan rekening, pemulihan kerugian korban, serta koordinasi antar lembaga? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum pidana (comparative criminal law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang berbeda, sejalan dengan perbedaan kepentingan negara yang mendasarinya: IASC beroperasi di bawah koordinasi OJK sebagai bagian dari Satgas PASTI dengan koordinasi bersama Bareskrim Polri yang mencerminkan penekanan pada kehati-hatian prosedural, sementara NSRC Malaysia memiliki karakter lebih mandiri dengan prosedur fast track response yang mencerminkan orientasi pada efisiensi dan kecepatan represi. Perbedaan ini turut dipengaruhi oleh faktor ukuran sistem perbankan, tingkat integrasi antar lembaga, dan budaya kerja sama antara penegak hukum dengan sektor swasta di masing-masing negara. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem penanganan penipuan online di Indonesia melalui pembelajaran dari praktik terbaik NSRC Malaysia.

Actions (login required)

View Item