PERLINDUNGAN HAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI INDONESIA

Ghina, Salsabillah (2026) PERLINDUNGAN HAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh munculnya nomenklatur PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026, padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mengenal Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanpa klasifikasi penuh waktu maupun paruh waktu. Ketidakjelasan status hukum tersebut berdampak pada ketimpangan pemenuhan hak, khususnya gaji atau penghasilan, sebagaimana tampak dalam praktik di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak bagi PPPK Paruh Waktu di Indonesia serta menganalisis akibat hukum dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 terhadap perlindungan PPPK Paruh Waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPPK Paruh Waktu lahir tanpa delegasi kewenangan yang tegas dari undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan kedudukan hukum yang lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan hak gaji atau penghasilan PPPK Paruh Waktu masih bersifat formal-administratif dan belum menjangkau perlindungan substantif yang berkepastian hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hak, PPPK paruh waktu, Aparatur Sipil Negara.

Actions (login required)

View Item