Hambatan Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Padang Tahun 2022-2024.

Putri, Salsa Auliamri (2026) Hambatan Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Padang Tahun 2022-2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (588kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (36MB)
	Text (BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05 Skripsi Fulltext^.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dirancang sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui keterlibatan masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi PATBM di Kota Padang pada tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang mencakup tiga dimensi, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi karakteristik masalah, kompleksitas kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga, menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pada dimensi karakteristik kebijakan, keterbatasan sumber daya, pembagian tugas yang belum optimal, serta komunikasi dan koordinasi yang belum efektif menghambat pelaksanaan program. Pada dimensi lingkungan kebijakan, rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat, kecenderungan menutup-nutupi kasus kekerasan, serta komitmen pelaksana yang belum merata turut menjadi hambatan dalam implementasi PATBM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PATBM di Kota Padang masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

Actions (login required)

View Item