PENERAPAN PASAL 603 DAN PASAL 604 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PEJABAT NEGARA ATAS KERUGIAN NEGARA TANPA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

Manzilah, Fadhikal Zakyal (2026) PENERAPAN PASAL 603 DAN PASAL 604 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PEJABAT NEGARA ATAS KERUGIAN NEGARA TANPA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak Thesis Fadhikal Zakyal Manzilah.pdf Download (486kB)
	Text (BAB I) BAB I Thesis - Fadhikal Zakyal Manzilah.pdf Download (483kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Thesis - Fadhikal Zakyal Manzilah.pdf Download (221kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Thesis - Fadhikal Zakyal Manzilah.pdf Download (263kB)
	Text Full Thesis - Fadhikal Zakyal Manzila.pdf Restricted to Repository staff only Download (841kB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban pidana pejabat negara atas kerugian keuangan negara menjadi isu penting pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait Pasal 603 dan Pasal 604 yang mensyaratkan adanya unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”. Permasalahan muncul ketika kerugian negara terjadi tanpa adanya unsur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: (A) penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 terhadap pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri; (B) tafsir dan pendekatan pengadilan terhadap unsur memperkaya diri; serta (C) bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat dalam kerangka keseimbangan sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis melalui studi terhadap putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (A) penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 mensyaratkan terpenuhinya unsur memperkaya diri sebagai elemen esensial delik, sehingga apabila unsur tersebut tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana menjadi terbatas. (B) Tafsir pengadilan cenderung menempatkan unsur memperkaya diri secara ketat dan restriktif, dengan menuntut adanya bukti konkret mengenai adanya keuntungan yang diperoleh pelaku atau pihak lain. (C) Dalam kondisi tidak terpenuhinya unsur tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum lebih tepat diarahkan pada sanksi administratif, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan jabatan, tanpa menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan personal yang nyata. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman penafsiran yang lebih tegas serta harmonisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item