RENT SEEKING DAN KORUPSI PADA PEMBERIAN IZIN HAK GUNA USAHA (HGU) PT. PERMATA HIJAU PASAMAN UNIT II DI NAGARI MALIGI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Wardana, M.Afif (2026) RENT SEEKING DAN KORUPSI PADA PEMBERIAN IZIN HAK GUNA USAHA (HGU) PT. PERMATA HIJAU PASAMAN UNIT II DI NAGARI MALIGI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN BARAT. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (620kB)
	Text (BAB VI) BAB 6.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (FULL TESIS) Full Tesis M. Afif Wardana.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik rent-seeking dan korupsi pada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, dengan mengambil kasus PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II di Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun literatur mengenai korupsi agraria di Indonesia cukup banyak, sebagian besar masih berfokus pada dampak pasca-izin atau pelanggaran hukum secara umum. Penelitian ini mengisi kesenjangan (gap) teoretis dengan mengeksplorasi bagaimana praktik rent-seeking mengintervensi proses awal perizinan melalui negosiasi informal, lobi, dan tekanan politik jauh sebelum keputusan resmi dikeluarkan. Kasus PT. PHP II menjadi lokus studi kasus yang krusial karena membedah anomali tata kelola agraria di tingkat lokal (nagari), di mana institusi tradisional yang seharusnya menjadi pelindung tanah ulayat justru ditarik ke dalam pusaran aliansi predatoris. Studi kualitatif ini menggunakan pisau analisis teori rent-seeking dari Michael Ross serta pola relasi kuasa dari Syarif Hidayat. Hasil penelitian menunjukkan adanya manipulasi birokrasi terstruktur melalui manipulasi data spasial yang menyebabkan pencaplokan tanah ulayat dan pengabaian kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 1.453 hektar. Praktik perburuan rente ini termanifestasi dalam pola aliansi segitiga (individual triangle alliances) antara aktor korporasi, elit adat, dan birokrasi, yang menciptakan situasi di mana institusi formal digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan ekonomi perusahaan (sering disebut sebagai corrupt exchanges dan elite capture). Temuan ini menegaskan bahwa korupsi dalam perizinan HGU bukanlah fenomena reaktif, melainkan desain struktural yang dibangun melalui pemanfaatan diskresi birokrasi yang lemah dan pembiaran (impunitas) terhadap penyimpangan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sekadar menciptakan kerugian negara, tetapi mengakibatkan alienasi struktural dan pemiskinan permanen bagi masyarakat hukum adat di Nagari Maligi.

Actions (login required)

View Item