Pengaruh Digitalisasi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Enam Negara ASEAN

Putri, Annisa Yulia (2026) Pengaruh Digitalisasi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Enam Negara ASEAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (429kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (682kB)
	Text (Bab V) 03. Bab V.pdf - Published Version Download (556kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Fulltext) 05.Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di kawasan ASEAN yang mengalami transformasi digital pesat namun masih menghadapi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan digital antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan, serta menganalisis apakah pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan bergantung pada kualitas tata kelola pemerintah di enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) selama periode 2004–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang dianalisis menggunakan metode regresi data panel, dengan variabel digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah yang dibentuk melalui Principal Component Analysis (PCA), serta variabel kontrol berupa PDB per kapita dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Estimasi akhir dilakukan dengan metode Feasible Generalized Least Squares (FGLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara kualitas tata kelola pemerintah tidak berpengaruh signifikan secara langsung. Namun, interaksi antara digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan semakin optimal apabila didukung oleh tata kelola pemerintah yang efektif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan transformasi digital perlu diiringi dengan penguatan tata kelola pemerintah agar manfaat pembangunan digital dapat dirasakan secara lebih inklusif dan merata.

Actions (login required)

View Item