Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan

Sholihin Balin, Zaki (2026) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (876kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05.SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang yang membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap sistem pengaturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.; kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat perlindungan hak-hak pekerja melalui perubahan norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan tersebut masih berada pada tahap penyusunan kebijakan legislasi sehingga diperlukan komitmen politik hukum dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan iklim investasi yang berkeadilan.

Actions (login required)

View Item