Pelaksanaan Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal Menurut Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 Dalam Menjamin Kepastian Hukum

Tsabita, Syakira Syafa (2026) Pelaksanaan Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal Menurut Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 Dalam Menjamin Kepastian Hukum. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perubahan data perseroan merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan Perseroan Terbatas yang wajib dilakukan melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perubahan data perseroan saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbasis elektronik yang disertai dengan proses verifikasi substantif. Namun, pelaksanaan verifikasi tersebut sering kali menimbulkan hambatan, seperti keterlambatan proses hingga pemblokiran permohonan. Permasalahan tersebut berdampak pada kepastian hukum terhadap keberlakuan perubahan data perseroan meskipun akta perubahan telah dibuat secara sah oleh notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan verifikasi pada perubahan data perseroan persekutuan modal yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 dalam menjamin kepastian hukum akta perubahan data perseroan terbatas?; dan (2) Bagaimana konsekuensi yuridis kepada para pihak terhadap akta perubahan yang belum diverifikasi oleh Kementrian? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris Dr. H. Titi Sulistyowati, S.H., M.H. serta perwakilan PT Adikarya Putra Cisadane terkait pelaksanaan perubahan data perseroan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam proses verifikasi berpengaruh terhadap kepastian hukum mengenai keberlakuan perubahan perseroan, khususnya berkaitan dengan pengakuan administratif dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Selain itu, akta perubahan yang belum memperoleh verifikasi menimbulkan konsekuensi yuridis bagi notaris berupa belum terselesaikannya proses pelayanan hukum dalam pengajuan perubahan data perseroan, sedangkan bagi perseroan menyebabkan perubahan data belum dapat diberlakukan secara optimal dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal bagi para pihak yang berkepentingan.

Actions (login required)

View Item