PENGADMINISTRASIAN DAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN SOLOK

Prasetyo Amri, Slamet (2026) PENGADMINISTRASIAN DAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN SOLOK. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK PRAS.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Bab I) BAB I PRAS.pdf - Published Version Download (801kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV PRAS.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAK1 PRAS.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL PRAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tanah ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan mekanisme pengadministrasian tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada masyarakat hukum adat yang diwakili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan proses pengadministrasian dan pendaftaran Hak Pengelolaan belum dapat terlaksana secara optimal, khususnya di Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pemberian Hak Pengelolaan terhadap tanah ulayat nagari yang subjek haknya Kerapatan Adat Nagari serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Pemerintah Nagari, serta Kerapatan Adat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemberian Hak Pengelolaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi, pelaksanaannya di Kabupaten Solok belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai representasi Kerapatan Adat Nagari, belum tercapainya kesepakatan masyarakat hukum adat, serta kendala administratif dan kelembagaan yang menghambat proses pendaftaran Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari guna mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah ulayat. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat Hukum Adat, Kabupaten Solok.

Actions (login required)

View Item