Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Bukittinggi (Studi di SDN 10 Sapiran)

Fikri, Muhammad Raufal (2026) Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Bukittinggi (Studi di SDN 10 Sapiran). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (816kB)
	Text (Bab VI) 03. Bab VI.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Muhammad Raufal Fikri, 1910842003, Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Di Kota Bukittinggi (studi Di SDN 10 Sapiran).Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2026, Dibimbing Oleh Dr. Ria Ariany, M.Si dan Dr. Roni Ekha Putera, S.Ip, M.Pa. skripsi ini memuat 92 halaman dengan referensi 9 buku teori, 3 buku metode, 3 jurnal, 3 peraturan dan 1 website. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program satuan pendidikan aman bencana di SDN 10 Sapiran. Penelitian ini dilatarbelakangi belum tercapainya pelaksanaan 3 pilar satuan pendidikan aman bencana. Pendekatan kualitatif diimplementasikan dalam studi ini dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif, observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di sisi lain, absah tidaknya data yang dikumpulkan akan diuji menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang memuat empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan variabel teori implementasi Edward III, SDN 10 Sapiran telah menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Akan tetapi beberapa indikator belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pertama variabel komunikasi memperlihatkan bahwa pelaksana masih belum memiliki informasi yang mendetail mengenai kebijakan.pada variabel sumber daya pelaksana masih kekurangan pada sarana prasarana meskipun staff dan wewenang telah mencukupi. Ketiga, variabel disposisi birokrat diangkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, namun karena tidak ada anggaran khusus insentif hanya diberikan jika ada kegiatan tertentu saja. Terakhir, pada variabel struktur birokrasi tidak ditemukan pembentukan standar operasional prosedur yang tetap. Sehingga pelaksanaan SPAB masih belum maksimal.

Actions (login required)

View Item