PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Arrusdi, Siti Raudhatul Jannah (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional terorgaanisir yang jika tidak ditangani dengan tepat maka akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku merupakan perekrutan tenaga kerja ke luar negeri yang melibatkan eksploitasi, penahanan dokumen dan kekerasan fisik. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? (2) Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? (3) bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris melalui studi di Polda Riau dan wawancara dengan Panit 2 Unit 1 Subdit IV Polda Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polda Riau dilakukan dengan cara: adanya temuan langsung oleh pihak kepolisian dan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan pelaku akan menjalani pemeriksaan dan diproses secara hukum hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (2) Faktor kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polda Riau: Faktor penegak hukum, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, khususnya penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang tindak pidana perdagangan orang. Faktor sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang kinerja para penegak hukum secara optimal. Faktor kebudayaan, tradisi merantau, kesamaan budaya dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat memilih Malaysia sebagai negara tujuan. Faktor masyarakat, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, prosedur hukum dan pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya membuat masyarakat merasa takut apabila mereka terlibat lebih jauh dalam penanganan kasus tindak pidana. (3) Upaya kepolisian meliputi langkah preventif berupa pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan TPPO, sosialisasi pemberangkatan pekerja migran bersama BP3MI, serta upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP dan UU kepolisian, termasuk penahanan pelaku untuk memastikan proses hukum berjalan.

Actions (login required)

View Item