Penegakan Hukuman Disiplin Karyawan Perusahaan PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Sari, Ramadhanti (2019) Penegakan Hukuman Disiplin Karyawan Perusahaan PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (815kB)
	Text BAB I (Pendahuluan).pdf Download (474kB)
	Text BAB Akhir (Kesimpulan).pdf Download (211kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (325kB)
	Text (Skripsi Full Text) Tugas Akhir Ilmiah fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal perusahaan maupun pihak diluar perusahaan guna menjalin kerjasama bisnis yang dinamis dan berkesinambungan.PT Angkasa Pura II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada Indonesia bagian barat.Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).Pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2014 terjadi penyalahgunaan wewenang. Dimana dalam pengadaan barang dan jasa diketahui suatu tim Ad hoc telah menerima gratifikasi dari CV. Zanetha Aryadana. Diketahui penjatuhan hukuman displin terhadap karyawan yang menerima gratifikasi, pimpinan tidak transparan, yang dijatuhi hukuman disiplin hanya sekretaris dalam tim. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penjatuhan hukuman disiplin karyawan dalam kasus pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura II BIM pada Tahun 2014 dan apa kendala dalam penjatuhan hukuman disiplin karyawandalam kasus pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura II BIM pada Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian bahwadalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap karyawan dalam kasus pengadaan barang dan jasa, PT. Angkasa Pura II BIMseharusnya secara objektif dengan melihat bagaimana tanggungjawab para pihak yang terlibat dalam pengadan barang dan jasa. Faktanya di lapangan, penjatuhan hukuman disiplin hanya kepada sekretaris tim sedangkan dalam susunan tim pengadaan terdapat Penanggungjawab teknis dan Pejabat yang berwenang. Seharusnya perusahaan secara terbuka dalam mengambil keputusan berupa penjatuhan hukuman. Dalam kenyataannya PT. Angkasa Pura II BIM belum dapat mewujudkan sistem perusahaan secara transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaanmengenai penjatuhan hukuman disiplin. Terdapat kendala teknis dalam penjatuhan hukuman disiplin karyawan PT Angkasa Pura II berdasarkan kasus pada tahun 2014 yaitu, kurangnya komitmen dari pimpinan dan rendahnya tingkat pemahaman dari karyawan.Serta pimpinan dan karyawan belum menguasai tentang perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukuman Disiplin, Perusahaan BUMN, Pengadaan Barang dan Jasa, Good Corporate Governance (GCG)

Actions (login required)

View Item